Gaji UMR Bulungan & Gaji UMK Bulungan Tahun 2020

Gajikaryawan – Apakah Anda menginginkan gaji yang sesuai dengan keputusan Pemerintah Daerah atau sesuai UMR / UMK? Caranya benar-benar mudah, Anda cuma perlu membuka situs Gajikaryawan.com dan mencari info Gaji UMR Bulungan atau Gaji UMR Bulungan tahun 2020.

Tentu saja hal ini menyebabkan lebih dari satu perbedaan jumlah gaji yang mesti dibayarkan di beberapa wilayah Indonesia. Tidak kaget kalau gaji UMR Bulungan atau gaji UMK Bulungan berbeda dengan daerah lain.

Gaji UMR Bulungan dan Gaji UMK Bulungan 2020

2020Rp.4.200.479
2019Rp.3.871.052
2018Rp.3.583.312
2017Rp.3.296.212
2016Rp.3.045.000

UMR adalah upah minimum yang diberikan oleh perusahaan, baik perusahaan skala besar ataupun kecil di dalam hal menggaji para karyawan atau pekerjanya. Setiap daerah di Indonesia mulai dari tingkat provinsi, kota hingga kabupaten mempunyai standar tersendiri berkaitan dengan Gaji UMR dan Gaji UMK.

Upah Minimum Regional atau UMR ini diberikan untuk menghargai kinerja karyawan waktu bekerja, sesuai dengan kemampuan serta ketetapan job desknya. Selain itu, juga bisa dipakai untuk standar untuk para pekerja lainnya guna menerima upah yang layak sesuai standar kelayakan.

Gaji UMR dibayarkan kepada buruh dengan beberapa kriteria. Misalnya berasal dari jenjang pendidikan, umur, pengalaman kerja di dalam maupun luar perusahaan, kepiawaian waktu mengerjakan semua tugas yang ditugaskan oleh bos dan dedikasi atau ikut andil untuk memajukan usaha pelaku usaha atau perusahaan.

Perbedaan Antara Gaji UMR dan Gaji UMK di Indonesia

gaji karyawan

Terdapat lebih dari satu spesifikasi tidak sama di antara Gaji UMR dan Gaji UMK. Beberapa diantaranya dari faktor penetapan gaji atau pegawai golongan berapa yang berhak memperolehnya pada masing – masing daerah sesuai dengan Permenaker Negara Indonesia dan lain-lain. Selain hal itu juga terdapat faktor lain, seperti:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Menurut ketentuan Permenaker RI tahun 1999 menyatakan bahwa Upah Minimum Regional dibagi menjadi 2 tipe. Yaitu UMR level 1, tingkatnya di Provinsi. Kemudian level ke dua termasuk dalam tingkatan kabupaten atau kota.

Namun di dalam perkembangannya, peraturan direformasi kembali ke dalam Permenaker tenaga kerja no. 226 pada th. 2000. Isinya adalah UMR level 1 mengalami pergantian nama menjadi UMP (upah minimum provinsi). Sedangkan upah level 2 berganti menjadi UMK atau upah mimimum kota / kabupaten.

2. Berdasarkan Penetapan Gaji UMR dan Gaji UMK

Selanjutnya dalam prosesnya, yang mempunyai hak menetapkan upah tiap provinsi untuk UMP ialah Gubernur. Sedangkan tipe UMK yaitu sebetulnya mirip saja. Namun Gubernur mendapatkan referensi dari dewan DPD tingkat provinsi, Kota hingga kabupaten.

Misalnya untuk menetapkan UMR Provinsi Jawa Timur, yang menentukan UMRnya ialah Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim Periode 2019-2024). Sedangkan UMK bagian Kabupaten atau Kota yaitu melalui Bupati atau Walikota. Selanjutnya wewenang dari seorang DPD ialah memonitoring langsung ke lapangan guna melacak data tertentu.

3. Kriteria Pekerja yang Menerima Gaji UMR

Yang membedakan berikutnya ialah dari jabatan karyawannya. Bila pekerja bekerja dengan status belum menikah atau jomblo jelas kebutuhan dan tanggung jawabnya tidak terlalu besar, ketimbang dengan para karyawan yang telah menikah sampai sudah memiliki anak.

Tidak cuma itu terkhusus pegawai yang bekerja mengenakan sistem kontrak borongan atau harian, gajinya diterima lewat kuantitas absensi saat bekerja tiap bulannya. Kalau waktu kerjanya libur di hari Minggu, maka haknya dibagi menjadi 25 hari kerja, dihitung sejak hari pertama kerja.

4. UMR Bukan Bagian dari Gaji Pokok

Belakangan ini sebagian orang beranggapan kalau upah minimum ini serupa dengan kuantitas semuanya atau net bersih kala Anda digaji oleh perusahaan tiap bulannya. Tetapi nyatanya para buruh dapat meraih beberapa keuntungan bersifat tunjangan maupun bonus khusus.

Misalnyaseorang karyawan menerima bonus Tunjangan Hari Raya saat bulan Ramadhan tiba maupun kala libur hari raya besar. Lalu biasanya juga mendapatkan Tunjangan kesehatan berwujud BPJS atau asuransi kesehatan lain, kacamata gratis dari kantor dengan nominal tertentu kalau Anda mempunyai mata minus dan bonus lain sebagainya.

5. Ketentuan Gaji UMR Dan UMK Pada Tiap Daerah

Sistem pengupahan buruh ini sudah dibuat regulasinya didalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2013. Selain itu juga diregulasikan dalam aturan terbaru dari pemerintah pada tahun 2015. Yakni perihal bersama dengan bantuan gaji. Apakah sudah sesuai dari perusahaan atau ikuti ketetapan upah UMR maupun UMK suatu wilayah.

Ketentuan dalam regulasi perundang-undangan tersebut berlaku bagi semua jenis badan usaha atau perusahaan seperti PT maupun CV dengan kuantitas pegawai minimal kurang lebih 10 orang, agar para karyawan mampu mendapatkan gaji UMR atau upah minimum regional.

6. Sistem Pembayaran Gaji UMR Maupun UMK

Jikalau para pekerja yang memiliki kontrak maka telah pasti mendapatkan upah minimum regional. Karena ketika perusahaan merekrut pegawai baru biasanya dapat dikontrak sedikitnya 2-5 th. lamanya. Sistem kerjanya kebanyakan cuma lima hari kerja didalam 1 pekan. Untuk gajinya dapat ditransfer tiap tanggal 21 atau 1 setiap bulannya.

Sedangkan jika pekerjanya menggunakan sistem kerja lepas atau harian biasanya gajinya akan diperoleh pada tanggal 25 tiap bulanya. Dikarenakan kerjanya hanya libur sehari saja selama satu Minggu. Namun para pekerja ini tidak menerima keuntungan layaknya para pegawai yang udah diangkat menjadi karyawan tetap perusahaan.

Dasar Penetapan Gaji UMR dan UMK Bagi Karyawan

Buat memutuskan gaji karyawan dibutuhkan riset mendalam agar nantinya ke dua belah pihak bisa bekerja dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Acuannya yaitu dari Dewan Perwakilan Daerah DPD yang telah melakukan penelitian ke lapangan mengenai KHL atau Kebutuhan Hidup Layak.

Di dalam survei KHL ini akan ditentukan lebih dari satu segi tambahan untuk meraih kelayakan upah dengan UMMR maupun upah minimum kota. Yakni dapat dicermati berasal dari berbagai hal seperti keperluan perumahan atau area tinggal, pangan, pendidikan, sandang, kesehatan, kendaraan dan lain-lain.

Selain itu juga tersedia aspek lain berupa keperluan fisik dan hidup minimum. Jika pekerja bekerja pada level bawah tentu keperluannya dan kesejahteraannya rendah. Hal selanjutnya mampu dilihat dari daya konsumsi pegawainya. Maka sebaiknya penetapan gaji kelayakan dimusyawarahkan sesuai kebijakan dari perusahaan.

Spesifikasi dari Gaji UMR

Bersumber pada ketentuan pemerintah nomer 07 thn 1990 membuktikan bahwa Gaji UMR terbagi dalam 3 bagian. Pertama adalah berisi gaji utama atau pokok. Yaitu syaratnya diperoleh bersamaan dengan melihat dari aspek pangkat atau juga tipe profesi yang udah disetujui bersama antara pegawai dan perusahaan.

Poin ke dua ialah perihal tunjangan pokok dari perusahaan. Biasanya ditujukan untuk karyawan yang telah berumah tangga. Serta berupa tambahan buat anak, istri, ongkos transport selagi Anda bertugas atau laksanakan tugas di luar kantor. Urusan tersebut diupahkan sekaligus per bulan.

Kemudian butir ketiga yakni berbentuk tunjangan di luar upah pokok. Kebanyakan bersifat seperti biaya makan buruh. Cara pembayarannya sanggup dilaksanakan kapan saja atau didalam kala sama. Misalnya bisa diupahkan setiap per hari ataupun secara mingguan. Dikarenakan keperluannya tak krusial seperti lainnya.

Terdapat 5 jenis selisih yang bisa kalian kenali perihal gaji UMR Bulungan dan gaji UMK Bulungan. Dengan melalui ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Pemerintah Provinsi maupun {Walikota atau Bupati} Pemerintah Daerah atau juga bisa di blog Gajikaryawan.com tentang spesifikasi pekerja yang terima gaji minimum atau gaji UMR.

Demikian ulasan tentang Gaji UMR Bulungan dan Gaji UMK {INDONESI} dari Gajikaryawan.com. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda dan kami doakan gaji Anda segera naik tahun ini dan posisi Anda lebih baik lagi di tempat kerja Anda.